Gratispol Diperluas Mulai 2026, Seluruh Mahasiswa Kalimantan Timur Dijamin Bantuan UKT dari APBD

ABOUT SEMARANG –Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan perluasan Program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah atau Gratispol mulai tahun anggaran 2026 mendatang.

Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur karena pembiayaan Uang Kuliah Tunggal atau UKT akan semakin luas.

Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2026, Gratispol tidak lagi terbatas bagi mahasiswa semester awal saja.

Seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, baik semester baru maupun lanjutan, dipastikan memperoleh manfaat program pendidikan tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan tinggi yang merata dan berkeadilan.

Pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa perluasan Gratispol merupakan hasil evaluasi kebijakan pendidikan sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, program Gratispol masih difokuskan bagi mahasiswa baru yang baru memasuki perguruan tinggi.

Namun, pada tahun 2026, cakupan program diperluas agar seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi kriteria dapat menerima pembiayaan UKT.

“Pada 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat akan mendapatkan pembiayaan UKT,” ujar Sri Wahyuni pada Sabtu, 10 Januari 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar tidak ada mahasiswa yang terhambat menyelesaikan pendidikan karena persoalan ekonomi.

Perluasan Gratispol sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam pembangunan daerah.

Pemerintah provinsi menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama untuk mendukung kemajuan Kalimantan Timur ke depan.

Pendidikan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing secara nasional.

Melalui program Gratispol, pemerintah ingin memastikan bahwa mahasiswa dapat fokus belajar tanpa terbebani biaya pendidikan yang tinggi.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa pembiayaan UKT oleh pemerintah daerah akan memberikan ruang bagi mahasiswa mengembangkan potensi akademik dan nonakademik.

Selain mendukung pendidikan, Gratispol juga dipandang sebagai bagian dari kesiapan Kalimantan Timur menyongsong peran strategis Ibu Kota Nusantara.

Sebagai daerah penyangga IKN, Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia unggul yang siap mengisi berbagai sektor pembangunan.

Pemerintah daerah menilai bahwa investasi pendidikan hari ini akan menentukan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di masa depan.

Oleh karena itu, kebijakan Gratispol dirancang tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

Pemprov Kalimantan Timur berkomitmen memperkuat koordinasi dengan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Gratispol.

Koordinasi ini penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, serta akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan akan terus dilakukan agar bantuan UKT benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan administratif dan akademik.

Pemerintah daerah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Gratispol dari tahun ke tahun.

Melalui perluasan program Gratispol, Pemprov Kalimantan Timur menegaskan keberpihakannya pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka putus kuliah akibat kendala biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

Mahasiswa Kalimantan Timur diharapkan dapat memanfaatkan program ini secara optimal untuk meningkatkan prestasi dan kapasitas diri.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Kalimantan Timur diyakini mampu menjadi daerah yang maju dan berdaya saing tinggi.

Program Gratispol pun menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam membangun generasi muda sebagai penggerak utama pembangunan.***